Kemandirian Fiskal Masih Jauh, Langkat Ikut Bahas Solusi Bareng Komisi II DPR RI

Gambar: Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti, SH saat mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI secara daring melalui Zoom Meeting di LCC Kantor Bupati Langkat, Senin, 25 Agustus 2025. (Foto: Diskominfo Langkat).

TNews, LANGKAT – Ketergantungan anggaran daerah terhadap dana transfer pusat masih jadi persoalan klasik. Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara daring bersama Komisi II DPR RI, Wakil Bupati Langkat Tiorita br Surbakti hadir mewakili Bupati H. Syah Afandin, SH untuk menyuarakan komitmen daerah dalam mengejar kemandirian fiskal, Senin (25/8/2025).

Forum yang digelar melalui Zoom Meeting itu mempertemukan para gubernur, bupati/walikota se-Indonesia dengan Komisi II DPR RI serta pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di Langkat, kegiatan ini berlangsung di LCC Kantor Bupati dan turut diikuti jajaran perangkat daerah strategis seperti Bappeda, BPKAD, dan Bapenda.

Sorotan utama rapat ini adalah data mengkhawatirkan tentang kapasitas fiskal daerah. Dari 548 daerah otonom di Indonesia, hanya 26 yang dinilai memiliki kapasitas fiskal kuat. Sementara sebagian besar masih sangat tergantung pada transfer pusat. Lebih dari 70 persen daerah belum mampu berdiri secara mandiri dalam hal keuangan.

Perwakilan Komisi II DPR RI menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun strategi inovatif, bukan hanya mengandalkan pungutan konvensional seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang justru bisa menimbulkan gejolak sosial jika tidak dikendalikan.

“Kami tidak bisa terus bergantung. Kami butuh transformasi. Raker dan RDP ini momentum penting bagi Langkat untuk mempercepat reformasi pengelolaan fiskal,” ujar Wabup Tiorita usai rapat.

Bupati Langkat, melalui pernyataan tertulisnya, mengapresiasi forum tersebut. Menurutnya, sinergi lintas lembaga adalah kunci untuk memperkuat fondasi keuangan daerah.

“Kemandirian fiskal bukan hanya angka, tapi ukuran seberapa siap kita bersaing dan berdiri di kaki sendiri. Kami siap mengikuti bimbingan teknis dan arahan yang diberikan,” ucap Syah Afandin.

Langkah ke depan? Pemerintah daerah dituntut lebih kreatif menggali potensi lokal, mengembangkan sektor-sektor unggulan, dan menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel.*

Peliput: Nanda

Pos terkait

Tinggalkan Balasan