TNews, TANJUNGBALAI – Permasalahan sedimentasi di alur pelayaran Sungai Asahan kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tanjungbalai. Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas kapal nelayan dan mengurangi efisiensi distribusi hasil tangkap.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Bapperida Kota Tanjungbalai, Selasa (11/11/2025). Diskusi yang dipimpin Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina itu dihadiri sejumlah instansi teknis seperti Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Dinas PUTR, Dinas Perikanan, hingga UPT Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Fadly menjelaskan bahwa sedimentasi yang tinggi membuat kapal nelayan kesulitan bersandar dan berdampak langsung terhadap rantai pasok perikanan di kawasan Teluk Nibung.
“Kalau alur pelayaran tidak tertangani, potensi ekonomi dari aktivitas perikanan tangkap bisa terhambat. Ini masalah teknis tapi dampaknya sangat luas,” ujar Fadly di hadapan peserta FGD.
Ia menambahkan, pembangunan Kawasan Sentra Perikanan di Pulau Buaya akan sulit diwujudkan tanpa penanganan menyeluruh pada aspek infrastruktur dan legalitas lahan. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses sertifikasi lahan di kawasan tersebut.
FGD ini juga menjadi ruang sinergi lintas instansi dalam menyatukan rencana kerja. Kadis Perikanan Dedi menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional sektor kelautan dan perikanan.
“Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi bagian dari strategi besar membangun ekonomi perikanan yang berkelanjutan,” katanya.
Fadly menutup pertemuan dengan mengajak semua pihak untuk menindaklanjuti hasil diskusi dalam bentuk kerja nyata di lapangan. “FGD ini awal dari proses panjang menuju kawasan perikanan yang mandiri dan modern,” tutupnya.*
Peliput: Indah
