BPW PISPI Sumut Rumuskan Rekomendasi Pengendalian Inflasi, Fadly Tekankan Penguatan Distribusi Pangan

Gambar: Wakil Wali Kota Tanjungbalai sekaligus Ketua BPW PISPI Sumut, Muhammad Fadly Abdina, membuka Lokakarya Musyawarah 2025 di Grand Singgie Hotel, Kota Tanjungbalai, Sabtu, 15 November 2025. Foto: Indah.

TNews, TANJUNGBALAI — Upaya menjaga stabilitas harga pangan kembali menjadi sorotan dalam Lokakarya Musyawarah 2025 yang digelar Badan Pimpinan Wilayah (BPW) Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Sumatera Utara di Grand Singgie Hotel, Kota Tanjungbalai, Sabtu (15/11/2025). Kegiatan yang menghadirkan akademisi, praktisi, serta jajaran pemerintah daerah ini berlangsung dinamis, menyoroti rapuhnya rantai pasok dan kebutuhan reformasi tata kelola pangan di tingkat daerah.

Pantauan wartawan di lokasi, forum diskusi tersebut tidak sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan mengerucut pada serangkaian rekomendasi berbasis persoalan riil lapangan. Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang juga menjabat Ketua BPW PISPI Sumut, Muhammad Fadly Abdina, menegaskan bahwa persoalan ketahanan pangan tak boleh dilihat dari produksi semata.

“Produksi penting, tetapi tidak akan berarti tanpa distribusi yang tertata, teknologi yang dimanfaatkan dengan serius, dan kolaborasi antar lembaga yang konsisten,” ujar Fadly dalam sambutan pembukaannya. Ia berharap hasil lokakarya tersebut menjadi dokumen yang mampu memberi arah baru bagi kebijakan pangan daerah, terutama terkait pengendalian inflasi.

Pada sesi berikutnya, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim turut memaparkan pandangan yang senada. Ia menyebut PISPI Sumut telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membaca arah kebijakan pangan nasional dan menerjemahkannya ke konteks lokal.

“Tantangan inflasi bisa ditekan bila daerah mampu memperkuat produksi komoditas strategis sekaligus memastikan rantai pasok berjalan efisien. Itu kuncinya,” kata Mahyaruddin. Ia menambahkan, dukungan PISPI Sumut diharapkan mampu menguatkan kapasitas petani dan membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Lokakarya kemudian ditutup dengan penyusunan rekomendasi yang dirangkum dalam satu dokumen resmi. Berkas tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan masukan sekaligus pendorong perbaikan program pengendalian inflasi berbasis sektor pertanian.*

Peliput: Indah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan