TNews, BINJAI – Pemerintah Kota Binjai melakukan perombakan struktur birokrasi dengan melantik sepuluh pejabat pimpinan tinggi pratama, Jumat (9/1/2026). Pelantikan yang berlangsung di Aula Pemko Binjai itu sekaligus menjadi penanda dimulainya target kerja cepat bagi para pejabat baru.
Pantauan wartawan di lokasi, pelantikan dimulai sekitar pukul 09.45 WIB dan dipimpin langsung Wali Kota Binjai, Amir Hamzah. Sejumlah posisi strategis diisi pejabat baru, termasuk jabatan Sekretaris Daerah Kota Binjai yang kini dipercayakan kepada Chairin Fitri Simanjuntak.
Selain Sekda, beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga resmi berganti. Muhammad Ikhsan Siregar ditunjuk sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Arif Budiman Sihotang memimpin Satpol PP, serta Gelora Jaya Ananda dipercaya menangani Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Perubahan juga terjadi di sektor infrastruktur dan pelayanan dasar. Wahyu Umara ditetapkan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kini dipimpin Irsan Firdaus. Adapun Dinas Lingkungan Hidup dipercayakan kepada Ahmad Yani, sedangkan Bona Manuel Tarigan Sibero memimpin Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Dalam arahannya, Amir Hamzah menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari upaya mempercepat pelayanan publik. Ia secara terbuka memberi tenggat waktu kepada sejumlah OPD untuk segera bekerja.
Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diminta menyerahkan data pemetaan jalan rusak dalam waktu satu minggu. Selain itu, perbaikan lampu penerangan jalan menjadi perhatian utama guna menunjang keamanan, khususnya pada malam hari.
Menjelang bulan Ramadhan, Sekda bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diminta turun langsung ke lapangan untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup ditugaskan membenahi sistem pengelolaan sampah yang selama ini kerap dikeluhkan warga.
Untuk urusan ketertiban, Wali Kota mengingatkan Satpol PP agar menjalankan penertiban secara persuasif dan tidak menimbulkan gesekan dengan pedagang. Diskominfo juga diminta lebih aktif menangkal hoaks dan memastikan informasi pemerintah tersampaikan secara terbuka.
“Jabatan ini amanah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja nyata, bukan sekadar laporan,” tegas Amir Hamzah.*
Peliput: Nanda
