TNews, ASAHAN – Kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara ke Kabupaten Asahan menjadi momentum evaluasi serius bagi pengelolaan keuangan daerah. Di hadapan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar menegaskan bahwa anggaran tidak cukup hanya tertib secara administrasi, tetapi harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima tim BPK dalam agenda pembinaan dan pemeriksaan di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Senin (6/4/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati menyoroti pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran, terutama untuk program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti penanganan kemiskinan dan peningkatan layanan publik.
“Pengelolaan keuangan tidak boleh berhenti pada laporan yang rapi. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran itu benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya kepada peserta rapat.
Menurutnya, kehadiran BPK harus dimaknai sebagai bagian dari proses perbaikan, bukan sekadar pemeriksaan rutin. Ia meminta seluruh OPD bersikap terbuka dan kooperatif selama proses audit berlangsung.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan daerah merupakan kewajiban lembaganya yang dilakukan secara independen dan profesional.
Ia menjelaskan, audit tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga menilai keandalan informasi serta potensi permasalahan dalam pengelolaan anggaran.
“Setiap temuan akan dianalisis untuk memastikan apakah pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi,” katanya.
Paula juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam waktu maksimal 60 hari setelah laporan diterima. Hal ini menjadi bagian penting dalam siklus pengawasan keuangan negara.
Meski demikian, ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Asahan yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 tepat waktu. Namun, ia menekankan pentingnya konsistensi dalam penyediaan data selama proses audit berjalan.
Sejumlah pejabat daerah yang hadir mengakui bahwa proses audit BPK sering kali menjadi tolok ukur dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Evaluasi yang diberikan dinilai dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kelemahan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.* (Nanda)
