TNews, JAKARTA — Upaya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi warganya berbuah pengakuan nasional. Daerah ini menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tingkat Pratama dalam ajang UHC Award 2026 yang digelar di Ballroom JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita, dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Maya hadir didampingi sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Dinas Kesehatan Tuti Novrida Ritonga, Kepala BKAD Salman Al Farisi Rambe, Kepala Bappeda Nelson M. Bangun, Direktur RSUD Rantauprapat Adi Subrata, serta Kepala BPJS Kesehatan Labuhanbatu Buara Ginting.
Capaian UHC Pratama menandakan bahwa sebagian besar penduduk Labuhanbatu telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kondisi ini dinilai sebagai fondasi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Di sela acara, Maya Hasmita menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah, BPJS Kesehatan, hingga partisipasi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan ini belum menjadi titik akhir.
“Penghargaan ini justru menjadi pengingat agar kami terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memperluas kepesertaan JKN, terutama bagi warga kurang mampu,” ujar Maya.
Ajang UHC Award 2026 sendiri dihadiri 31 gubernur serta 397 bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa hingga akhir Desember 2025, kepesertaan JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif 81,45 persen.
Menurut Ghufron, capaian tersebut melampaui target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Namun ia menekankan bahwa keberlanjutan program JKN tetap membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar menilai UHC tidak hanya berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kesejahteraan sosial. Ia mengutip hasil riset LPEM FEB UI tahun 2025 yang menunjukkan daerah dengan status UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah serta beban pengeluaran kesehatan rumah tangga yang menurun.
Penghargaan UHC 2026 diberikan dalam tiga kategori, yakni utama, madya, dan pratama, sebagai dorongan agar daerah terus mempercepat pemerataan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui program JKN.*
Peliput: Nanda
