TNews, STABAT – Upaya mencari lahan aman bagi warga korban banjir di Kabupaten Langkat mulai menemukan titik terang. Sebidang tanah seluas 4,6 hektare di Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, resmi dihibahkan pihak swasta untuk pembangunan hunian tetap (huntap).
Lahan tersebut diserahkan manajemen PT Rapala Sri Timur kepada Bupati Langkat, Syah Afandin, dalam pertemuan di Rumah Dinas Bupati, Stabat, Senin (23/2/2026). Pertemuan berlangsung sederhana, tanpa seremoni panjang, namun memuat agenda krusial: percepatan relokasi warga terdampak banjir yang hingga kini sebagian masih bertahan di tempat tinggal sementara.
Perwakilan perusahaan menyebutkan, hibah itu merupakan komitmen sosial perusahaan terhadap pemulihan pascabencana. Lahan yang diserahkan berada di kawasan yang dinilai lebih aman dari potensi luapan sungai dibanding permukiman lama warga.
Bupati Syah Afandin menegaskan, kebutuhan hunian tetap menjadi salah satu prioritas pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah Langkat beberapa waktu lalu. Menurutnya, keberadaan lahan menjadi syarat utama agar pembangunan rumah relokasi bisa segera masuk tahap perencanaan teknis.
“Ini langkah konkret. Setelah status hibah tuntas secara administrasi, kami akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku agar pembangunan huntap bisa segera berjalan,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan.
Data dari Pemkab Langkat mencatat, sejumlah keluarga terdampak banjir masih membutuhkan kepastian tempat tinggal permanen. Selama ini, sebagian warga tinggal di rumah kerabat, sebagian lainnya di lokasi penampungan sementara.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Pelaksana BPBD, serta jajaran pengelola keuangan daerah turut hadir dalam pembahasan tersebut. Mereka menyebut tahap berikutnya adalah verifikasi legalitas lahan, penyusunan site plan, hingga penganggaran pembangunan fisik.
Di lapangan, warga korban banjir berharap pembangunan hunian tetap tidak berlarut. “Yang penting segera dibangun. Kami ingin tempat yang lebih aman,” ujar seorang warga Berandan Barat yang rumahnya rusak akibat terjangan banjir.
Kolaborasi pemerintah daerah dan pihak swasta ini diharapkan mempercepat pemulihan, bukan hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga kepastian hidup bagi warga yang terdampak bencana.* (Nanda)
