Bupati Langkat Minta Warga Tak Borong BBM

Gambar: Bupati Langkat H. Syah Afandin memberikan keterangan kepada wartawan terkait kondisi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Langkat. Pemerintah daerah memastikan stok BBM masih aman serta mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan menjelang Idul Fitri. Sabtu, 7 Maret 2026. (Foto : Diskominfo Langkat).

TNews, LANGKAT – Menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, isu gangguan pasokan energi global mulai memunculkan kekhawatiran di sejumlah daerah. Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Langkat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya masih dalam kondisi aman.

Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengimbau masyarakat agar tidak terpancing melakukan pembelian berlebihan atau panic buying, baik untuk BBM maupun kebutuhan pokok. Menurutnya, kepanikan justru berpotensi menimbulkan gangguan baru pada distribusi barang di tingkat daerah.

Saat dikonfirmasi pada Sabtu (7/3/2026), Syah Afandin menjelaskan bahwa kekhawatiran masyarakat muncul setelah mencuatnya konflik di kawasan Timur Tengah yang dikhawatirkan dapat berdampak pada jalur distribusi minyak dunia.

“Kalau masyarakat sampai melakukan penimbunan atau membeli dalam jumlah berlebihan, itu justru bisa memicu masalah baru dalam distribusi energi maupun bahan pokok di daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasokan energi tetap stabil di Kabupaten Langkat.

Syah Afandin juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari Pertamina sebagai penyalur energi nasional, stok BBM di wilayah Langkat masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Jangan sampai kepanikan membuat pasokan yang sebenarnya cukup menjadi terasa langka di lapangan,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Langkat, lanjutnya, akan terus melakukan pemantauan terhadap distribusi BBM di sejumlah SPBU serta memonitor ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan permintaan yang tidak wajar.

Selain pengawasan distribusi, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi menjelang hari besar keagamaan.* (Nanda)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan