TNews, LANGKAT – Dalam upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Bupati Langkat, Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat, Amril S.Sos, M.AP, mewakili Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, menjadi pembina upacara. Dalam amanatnya, Sekda menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di tengah bulan suci Ramadan.
Sekda Amril mengingatkan para Kepala Perangkat Daerah (KPD) untuk terus membina ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa agenda kerja segera diselesaikan, terutama terkait efisiensi anggaran. Ia juga menyoroti dua hal penting dalam pengelolaan anggaran tahun 2025, yang mencakup Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang efisiensi belanja daerah.
Sekda Amril menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus mengimplementasikan sejumlah langkah efisiensi anggaran, antara lain:
• Membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, dan seminar.
• Mengurangi perjalanan dinas hingga 50%.
• Membatasi belanja honorarium sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
• Mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.
• Memprioritaskan anggaran untuk kinerja pelayanan publik dan sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengendalian inflasi.
Selain itu, Sekda menegaskan pentingnya penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari transfer daerah sebesar Rp54,94 miliar, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025.
Sekda juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera menyelesaikan laporan pengelolaan barang milik daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Laporan yang dimaksud mencakup Laporan Mutasi Barang Semester II Tahun 2024, Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2024, dan Laporan Hasil Tindak Lanjut BPK RI.
Sekda berharap, dengan kedisiplinan dan pengelolaan anggaran yang baik, Pemerintah Kabupaten Langkat dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.*
Peliput: Nanda
