TNews, LANGKAT — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) P3H Pemkab Langkat, Muhammad Jaspen Pardede, menyampaikan apresiasi atas kinerja Bupati Langkat H. Syah Affandin dan Wakil Bupati Hj. Tiorita dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Jaspen menilai sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah bekerja secara optimal dan sejalan dengan visi-misi kepala daerah, sehingga layak dipertahankan dalam jabatan masing-masing.
“Saya meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Langkat agar OPD yang benar-benar bekerja dan menjalankan visi-misi program untuk kepentingan masyarakat dipertahankan,” ujar Jaspen, Selasa (—).
Menurutnya, OPD yang dinilai layak dipertahankan antara lain Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Sosial, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman (Tarukim), Dinas Pendapatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Mereka sangat pantas menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat,” tegasnya.
Jaspen menambahkan, keberlanjutan kinerja OPD yang baik sangat penting agar program-program pemerintah daerah dapat berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia optimistis, dengan kinerja tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat pada tahun 2026 dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Jaspen juga meminta agar OPD yang tidak menunjukkan keseriusan dalam bekerja segera dievaluasi dan diganti. Ia menyoroti pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dinilainya masih belum maksimal.
“Jika ada kecamatan dan kelurahan yang tidak bisa melayani masyarakat dengan baik, segera diganti agar nama baik Bupati dan Wakil Bupati tidak tercoreng di mata masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Jaspen menegaskan bahwa seluruh program kepala daerah harus tercapai mulai tahun 2026 dan seterusnya, khususnya terkait pelayanan publik seperti perizinan bangunan, parkir, kesehatan, pendidikan, serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
Ia juga meminta Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran OPD untuk turun langsung ke lapangan, mengingat masih banyak warga kurang mampu yang belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun pelayanan yang semestinya.
“Saya menduga masih ada kepala desa yang kurang memperhatikan warganya. Karena itu, saya meminta Bupati dan Wakil Bupati segera mencopot kepala desa yang tidak melayani masyarakatnya dengan baik,” pungkas Jaspen. (Nanda)
