TNews, LANGKAT – Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM mengumumkan strategi hilirisasi energi rakyat berbasis sumur minyak tradisional. Dalam rapat yang dipimpin langsung Menteri ESDM bersama kepala daerah penghasil minyak rakyat, termasuk Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, disepakati pola kerja baru: pengelolaan sumur rakyat berbasis daerah, koperasi, dan BUMD.
Hasil inventarisasi nasional menunjukkan potensi 45.000 sumur minyak rakyat tersebar di seluruh Indonesia. Hanya sumur-sumur yang memenuhi aspek teknis dan hukum yang dapat dioperasikan kembali dengan masa pembinaan empat tahun.
“Ini adalah transformasi besar. Pemerintah tidak ingin menutup akses masyarakat terhadap energi, melainkan menatanya agar lebih aman, legal, dan menguntungkan,” ujar Menteri ESDM dalam arahannya.
Dalam skema baru ini, seluruh hasil produksi akan dibeli oleh Pertamina atau KKKS dengan harga sekitar 80% dari ICP. Pemerintah menjanjikan pendampingan teknis dari Pertamina serta pengawasan lingkungan dari KLHK.
Bupati Langkat menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan Langkat menjadi daerah percontohan dalam penataan energi rakyat berbasis masyarakat. “Kami siap kolaborasi penuh. Energi rakyat harus tertib, tapi juga harus berpihak pada rakyat,” ujar Afandin.*
Peliput: Nanda
