TNews, STABAT – Hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Langkat kembali menjadi sorotan. Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Senin (23/2/2026), Bupati Langkat Syah Afandin melalui Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti menegaskan bahwa kekompakan dua lembaga itu bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan daerah.
Pertemuan yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Langkat tersebut mempertemukan unsur pimpinan dan anggota dewan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, termasuk para kepala perangkat daerah. Suasana diskusi berlangsung terbuka, dengan sejumlah isu pembangunan dan pelayanan publik menjadi pembahasan utama.
Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin, dalam penyampaiannya menekankan bahwa forum bersama seperti ini harus dimanfaatkan untuk menyamakan arah kebijakan. Ia mengingatkan, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang melekat pada DPRD hanya akan efektif jika dibarengi komunikasi yang intens dengan pihak eksekutif.
Sementara itu, Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti menyampaikan pesan Bupati agar sinergi tidak berhenti pada wacana. Ia menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari peningkatan kualitas layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga upaya menjaga stabilitas daerah.
“Kolaborasi yang solid akan menentukan seberapa cepat program menyentuh kebutuhan masyarakat. Tanpa komunikasi yang terbuka, kebijakan bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya di hadapan forum.
Ia juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi dalam menyusun prioritas pembangunan agar anggaran yang tersedia benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan program daerah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan.
Pertemuan tersebut memperlihatkan adanya kesadaran bersama bahwa hubungan DPRD dan Pemkab bukan sekadar relasi kelembagaan, melainkan kemitraan strategis. Di tengah tuntutan publik terhadap transparansi dan hasil kerja nyata, sinergi keduanya dinilai menjadi salah satu faktor penentu arah pembangunan Kabupaten Langkat ke depan.* (Nanda)
