40 Sertifikat Jalan Diserahkan, Pemkot Tanjungbalai Amankan Aset

Gambar: Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima sertifikat aset jalan dari Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Tanjungbalai Masli Caniago di ruang kerja Wakil Wali Kota, Jumat, 9 Januari 2026. Foto: Indah.

TNews, TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima 40 sertifikat aset jalan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Penyerahan dokumen legal tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Jumat (9/1/2026), dan menjadi bagian dari upaya penertiban aset daerah.

Sertifikat diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Tanjungbalai, Masli Caniago, kepada Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina. Seluruh sertifikat yang diserahkan merupakan aset jalan milik pemerintah daerah yang sebelumnya belum memiliki kepastian hukum.

Masli Caniago menjelaskan, proses sertifikasi aset tersebut merupakan tindak lanjut program penataan aset pemerintah daerah yang telah berjalan sepanjang 2025. Menurutnya, penyelesaian sertifikat aset jalan di Kota Tanjungbalai telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Untuk aset jalan yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, proses sertifikasinya berjalan lancar dan target tahun 2025 dapat tercapai,” ujar Masli kepada wartawan.

Ia menambahkan, kepastian hukum atas aset pemerintah memiliki dampak jangka panjang, terutama dalam mendukung perencanaan pembangunan dan mencegah potensi sengketa lahan di kemudian hari.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menilai sertifikasi aset jalan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola aset daerah. Menurutnya, aset yang memiliki legalitas jelas akan lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan.

“Dengan sertifikat ini, aset pemerintah lebih terlindungi dan pengelolaannya menjadi lebih akuntabel. Ini juga penting untuk mendukung perencanaan pembangunan ke depan,” kata Fadly.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan BPN dapat terus berlanjut, sehingga seluruh aset daerah dapat terdata secara menyeluruh dan tertib administrasi.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P. Girsang, Staf Ahli Kemasyarakatan Anwar Ruji, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Fadly Lubis, perwakilan BPKPD bidang aset, serta jajaran Dinas Perkim.*

Peliput: Indang

Pos terkait

Tinggalkan Balasan