TNews, MEDAN— Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menghadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (30/1/2026). Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus pemetaan arah pembangunan daerah menjelang tahun perencanaan baru.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Dalam forum tersebut, Bobby menekankan pentingnya perhatian kepala daerah terhadap indikator-indikator pembangunan yang dinilai akan menjadi tolok ukur kinerja, terutama bagi kepala daerah yang mulai menjabat sejak Februari tahun sebelumnya.
Menurut Bobby, tahun 2027 merupakan fase krusial untuk melihat sejauh mana rencana pembangunan daerah berjalan sesuai target. Kondisi ini diperberat dengan sejumlah bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Sumut, seperti banjir dan longsor, yang dinilai turut memengaruhi capaian pembangunan.
Ia menyoroti sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten dan kota, mulai dari dampak bencana terhadap RPJMD, kondisi ketenagakerjaan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga keberlangsungan investasi di daerah, termasuk perusahaan yang izinnya dicabut.
Selain itu, Bobby juga mengingatkan pemerintah daerah agar memaksimalkan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang pada tahun 2026 tidak mengalami penyesuaian. Dana tersebut dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung pemulihan pascabencana dan penyesuaian program pembangunan.
“Daerah masih memiliki ruang untuk melakukan pergeseran anggaran, terutama karena bencana banjir terjadi setelah APBD disahkan,” ujarnya di hadapan para kepala daerah.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Sumut, Dikky Anugerah, menegaskan bahwa konsultasi publik RKPD tidak seharusnya menjadi agenda formalitas tahunan. Ia menekankan perlunya masukan berbasis data dan kondisi riil masyarakat agar pembangunan tahun 2027 mampu memberikan dampak yang terukur.
“Kita ingin hasil pembangunan yang benar-benar terasa, bukan sekadar rutinitas perencanaan,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut juga memberikan apresiasi kepada sejumlah mitra pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut turut meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yakni Restorative Justice.
Konsultasi publik ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara. Hingga kegiatan berakhir, diskusi masih berlangsung dengan fokus pada penyelarasan program daerah dan provinsi.*
Peliput: Indah
