TNews, TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Kehadiran pimpinan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam forum nasional tersebut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin, Kapolres AKBP Welman Feri, Kepala Kejaksaan Negeri Bobon Robiana, Dandim 0208/AS Letkol Inf Edy Syahputra, serta Danlanal TBA Letkol Laut (P) Agung Dwi Handoko.
Rakornas yang digelar Kementerian Dalam Negeri itu diikuti ribuan peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda. Presiden Prabowo Subianto membuka langsung kegiatan tersebut, yang juga dihadiri Wakil Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, dan jajaran kabinet.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya kesatuan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar bekerja dengan orientasi pelayanan publik, bukan kepentingan politik.
Presiden juga menyoroti tantangan global yang dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap stabilitas nasional. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap dinamika internasional sekaligus kondisi riil masyarakat di daerah.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam Rakornas tersebut, mulai dari penguatan swasembada pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, hingga pengelolaan lingkungan. Presiden secara khusus meminta pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam mendukung program swasembada pangan dan penanganan persoalan sampah, yang disebutnya sebagai masalah serius di banyak wilayah.
Usai kegiatan, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyebut Rakornas menjadi ruang penting untuk menyamakan arah kebijakan antara pusat dan daerah. Ia menilai, koordinasi yang solid diperlukan agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di daerah.
Menurut Mahyaruddin, Pemerintah Kota Tanjungbalai siap berkolaborasi dalam menjalankan program prioritas nasional, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, kata dia, menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah menyelaraskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menjadi pijakan awal menuju visi Indonesia Emas 2045.*
Peliput: Indah
