TotabuanNews, Labuhanbatu Selatan – Hujan belum juga berhenti, penderitaan belum berakhir. Di Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, lumpur masih mengendap di rumah-rumah warga, jalan desa terputus, dan dapur-dapur tetap kosong. Di saat sebagian dari kita kembali menjalani rutinitas, ribuan warga korban banjir dan tanah longsor masih berjuang melawan rasa lapar dan ketidakpastian, menunggu kehadiran negara yang terasa begitu jauh.
Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang nyata. Namun ironisnya, hingga hari ini pemerintah pusat belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Akibatnya, penanganan berjalan lambat, bantuan tersendat, dan banyak warga terpaksa bertahan dengan kemampuan seadanya.
Di Batangtoru, Tapanuli Selatan, sejumlah desa terdampak parah. Akses jalan sempat terputus, distribusi logistik terhambat, dan tidak sedikit warga yang mengaku berhari-hari hanya mengandalkan mie instan atau bantuan dari tetangga. Ladang rusak, hasil kebun hanyut, sementara sebagian kepala keluarga kehilangan mata pencaharian dalam sekejap.
Situasi serupa juga terjadi di wilayah lain. Di Aceh dan Sumatera Barat, banjir bandang dan longsor memaksa ribuan warga mengungsi dengan fasilitas terbatas. Pengungsian minim air bersih, layanan kesehatan tidak merata, dan trauma psikologis korban—terutama anak-anak—nyaris belum tersentuh.
Persoalan di lapangan tidak hanya soal makanan. Banyak rumah rusak berat, sekolah terendam, tempat ibadah hancur, dan layanan publik lumpuh. Sayangnya, tanpa status bencana nasional, mobilisasi sumber daya negara seolah terhambat oleh prosedur, sementara korban terus menunggu dalam kondisi yang kian memprihatinkan.
Namun di tengah keterbatasan itu, secercah harapan justru datang dari rakyat.
Dari berbagai daerah, bantuan mengalir berkat solidaritas masyarakat. Relawan datang dari dalam dan luar provinsi, komunitas dan organisasi kepemudaan menggalang donasi, membuka dapur umum, dan menembus daerah terdampak untuk menyalurkan bantuan secara langsung. Di Batangtoru, misalnya, banyak bantuan awal justru datang dari swadaya masyarakat dan organisasi sosial, bukan dari sistem resmi pemerintah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa gotong royong masih menjadi kekuatan utama bangsa ini. Ketika negara terlihat lambat, rakyat bergerak cepat. Tanpa menunggu instruksi, tanpa memandang latar belakang, mereka hadir atas dasar kemanusiaan.
Namun solidaritas rakyat tidak seharusnya menjadi alasan negara absen. Kepedulian publik mestinya menjadi penguat, bukan pengganti tanggung jawab negara. Penetapan status bencana nasional bukan sekadar simbol, melainkan kunci untuk mempercepat bantuan, memperluas jangkauan logistik, dan memastikan pemulihan berjalan adil serta menyeluruh.
Bencana alam memang tak bisa dihindari, tetapi penderitaan berkepanjangan adalah kegagalan yang bisa dicegah. Ketika rakyat telah membuktikan empatinya, kini saatnya negara menunjukkan keberpihakan yang nyata.
Karena bagi korban bencana di Batangtoru, Aceh, dan Sumatera Barat, yang dibutuhkan bukan janji, melainkan kehadiran. RED
